Pengertian Dan Wewenang Mpr

Pengertian Dan Wewenang MprMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan suatu lembaga tertinggi di negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan pemilihan langsung legislatif bersamaan dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

MPR terdiri atas anggota DPR serta anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dimana pemilihan umumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 Ayat (1) yang mengatakan bahwa jumlah anggota MPR adalah sebanyak 692 orang, terdiri atas 560 orang anggota DPR dan 132 orang anggota DPD.

Hal ini membuat MPR mempunyai legitimasi yang sangat kuat karena semua anggotanya dipilih oleh rakyat. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan yang dibuat oleh Presiden.

Anggota MPR akan mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan bersama-sama, dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidan paripurna MPR sebelum resmi menduduki jabatan sebagai MPR.

Anggota MPR yang tidak mengikuti atau berhalangan mengucapkan sumpah atau janji bersama-sama, mengucapkan sumpah atau jamji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut UUD Pasal 3 Ayat (1)
  2. MPR hanya bisa memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, menurut UUD Pasal 3 ayat (3).
  • Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang dalam memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden, menurut UUD Pasal 8 Ayat (2)
  • MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD Pasal 3 Ayat (2)
  • Bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya, menurut UUD Pasal 8 Ayat (1).
  • Bila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya, menurut Pasal 8 Ayat (1).

Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, anggota MPR juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertulis di Undang-Undang Dasar, yaitu :

  1. Hak-Hak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yakni :
  2. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD NKRI Tahun 1945
  3. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
  4. Membela diri
  5. Memilih dan dipilih
  6. Keuangan dan administrasi
  7. Imunitas
  8. Protokoler
  • Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yakni :
  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
  • Melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945 serta menaati peraturan perundang-undangan
  • Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
  • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan NKRI
  • Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

You May Also Like

About the Author: jurirakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *